Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi Di Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah satunya adalah indonesia. Angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan nasional.

Untuk menanggulangi kemiskinan yang dapat menghambat pembangunan nasional pemerintah haruslah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memberantas korupsi.  Pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono banyak kebijakan-kebijakan yang beliau buat untuk memberantas kemiskinan. Dalam membuat program Kesejahteraan rakyat SBY dikhususkan pada pengurangan tingkat kemiskinan yang difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan.

a.       Program Raskin (Beras Miskin)

Program Raskin (Beras Miskin) adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Program ini mulai pada Januari 2003.Untuk tahun 2010, jatah beras yang dialokasikan dikurangi menjadi 13 kg per rumah tangga per bulan sedangkan pada 2009 jatah ditetapkan 15 kg

b.      Program Jamkesmas

adalah sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.Program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak 2008. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk : 1) mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah; 2) agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin Pada tahun 2009 program ini mendanai biaya kesehatan untuk 76,4 juta penduduk, jumlah ini termasuk sekitar 2,650 juta anak terlantar, penghuni panti jompo, tunawisma dan penduduk yang tidak memiliki kartu tanda penduduk

c.       Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar

d.      Program PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat

e.       Program KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Angka kemiskanan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen). Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2011, di mana jumlah penduduk miskin saat itu mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), itu artinya selama periode Maret-September 2011 jumlah penduduk miskin hanya berkurang  sebanyak 130 ribu orang atau sekitar 0,13 persen

Kesimpulan        : Pada Dasarnya Kebijakan-kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan pada era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sangat baik dan pro rakyat kecil, ini di buktikan dengan adanya penurunan jumlah penduduk miskin beberapa bulan terakhir namun kebijakan-kebijakan ini saya rasa kurang bekerja secara efektif dikarenakan anggaran yang dikeluarkan untuk membuat kebijakan-kebijakan ini berjalan tidak sesuai dengan penurunan angka jumlah penduduk miskin.

Sumber: Wikipedia.com

              ramsaroza.blogspot.com/2013/04/makalah-tentang-penanggulangan.html